Program Riset Prioritas 2026 Perkuat Ekosistem Konsultasi Riset dan Sains di Indonesia

Ekosistem riset dan konsultasi ilmiah di Indonesia memasuki babak baru sepanjang tahun 2026, ditandai dengan peluncuran sejumlah program strategis oleh pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat kolaborasi antara akademisi, lembaga riset, dan industri di seluruh Tanah Air. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) secara resmi meluncurkan Program Riset Prioritas Tahun Anggaran 2026 di Auditorium Graha Diktisaintek, Jakarta.

Program berskala nasional ini difokuskan pada tiga pilar utama, yakni Bina Talenta, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Hilirisasi Riset, yang dirancang untuk membangun ekosistem riset terpadu mulai dari penguatan kapasitas sumber daya manusia peneliti hingga pemanfaatan hasil riset melalui hilirisasi dan inovasi berbasis kebutuhan nasional. Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah menyiapkan alokasi pendanaan lebih dari Rp3 triliun dari APBN untuk mendukung pelaksanaan riset strategis di seluruh Indonesia, yang diarahkan memperkuat delapan sektor industri strategis nasional meliputi keamanan, kesehatan, energi, maritim, pertahanan, manufaktur, keadilan sosial, dan digitalisasi industri.

Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan pentingnya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan industri agar riset yang dihasilkan tidak berhenti sebagai kajian ilmiah semata, melainkan benar-benar berdampak pada pembangunan bangsa secara menyeluruh.

Sejalan dengan itu, Kemdiktisaintek bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga membuka ruang konsultasi publik untuk menyempurnakan Peta Jalan dan Agenda Riset Strategis Nasional Edisi 2026. Kedua lembaga mengundang kementerian/lembaga, perguruan tinggi, industri, komunitas riset dan inovasi, mitra pembangunan, serta masyarakat luas untuk memberikan masukan terhadap dokumen tersebut. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Fauzan, menyampaikan bahwa dokumen ini disusun untuk memperkuat keterhubungan antara arah transformasi nasional jangka panjang dan agenda implementasi riset serta inovasi dalam jangka pendek dan menengah. Ia menambahkan bahwa transformasi berbasis sains dan teknologi tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial, hukum, budaya, ekonomi, bisnis, pendidikan, seni, dan keagamaan, sehingga sosial humaniora memiliki peran strategis dalam memastikan setiap agenda riset dan inovasi dapat diimplementasikan secara tepat.

Selain inisiatif pemerintah, kolaborasi riset antarlembaga di level nasional turut digalakkan melalui skema Hibah Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) 2026, yang dirancang untuk memperluas dan memperdalam kolaborasi strategis antar-perguruan tinggi negeri badan hukum serta dengan berbagai mitra seperti PTN, PTS, lembaga riset, pemerintah pusat/daerah, dan industri, guna mempercepat hilirisasi hasil riset dan meningkatkan kontribusi bagi masyarakat secara luas.

Di sisi industri swasta, jasa konsultasi riset juga terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan sektor bisnis dan publik nasional. Firma-firma seperti Sigma Research kini menyediakan layanan pengukuran indeks, survei tracking, hingga riset kebijakan bagi pemerintah, BUMN, dan lembaga publik, dengan menerapkan metodologi yang mengikuti praktik riset yang diakui secara internasional namun disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Berdasarkan berbagai perkembangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa industri Research & Scientific Consulting berskala nasional tengah bertransformasi dari model riset yang terfragmentasi menuju ekosistem yang lebih terhubung, kolaboratif, dan berorientasi pada dampak nyata. Sinergi antara kebijakan pemerintah, pendanaan strategis, dan tumbuhnya jasa konsultasi riset menunjukkan bahwa sektor ini diproyeksikan menjadi salah satu pendorong utama daya saing sains dan inovasi bangsa dalam beberapa tahun ke depan.